HASIL BENCH MARKING

HASIL BENCHMARKING
1.    PENDAHULUAN
a.   Latar Belakang
Benchmarking merupakan salah satu kegiatan pembelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Jawa Timur Angkatan XXIX Tahun 2015. Bentuk kegiatannya adalah melakukan kunjungan lapangan sebagai upaya memperoleh input best practice dalam pengelolaan program pada obyek benchmarking, yakni suatu lokus (daerah/instansi) tertentu yang diharapkan mempunyai keterkaitan erat dengan tugas penyusunan rancangan proyek perubahan instansional peserta. Pengertian benchmarking secara sederhana adalah suatu proses membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi terhadap proses operasi yang terbaik sebagai inspirasi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Keadaan ini penting untuk memungkinkan organisasi dapat membandingkan dengan organisasi kompetitor dan selanjutnya menjadi alat strategi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja. ManfaatBenchmarkingadalah mengurangi biaya karena kesalahan, menurunkan pencegahan sebelum kesalahan terjadi dan penyederhanaan proses dalam melaksanakan  project charter di organisasi. Tujuan Benchmarking :Untuk menentukan kunci atau rahasia sukses dari organisasi pesaing yang paling unggul, sehinga dapat membantudalam melaksanakan output kunci di dalam project charter yang akan dilaksanakan. Indikator keberhasilan Benchmarking :Terjadinya perubahan budaya organisasi yang lebih baik, terjadinya perbaikan kinerja dan meningkatnya kemampuan SDM sesuai rencana project charter. Pelaksanaan kegiatan benchmarking adalah (1) memilih jasa atau produk yang akan dibandingkan, (2) mengidentifikasi kunci atau rahasia sukses dari produk tersebut, (3) memilih organisasi mitra sebagai pembanding, (4) mengumpulkan data dan informasi serta praktek-prakteknya, (5) melakukan analisis untuk mendapatkan peluang guna perbaikan, dan (6) implementasikan praktek-praktek terbaik. Desain benchmarking yang dilakukan dengan memilih ke best practice antara lain mengunjungi tiga lokus sebagai mitra benchmarking sebagai inspirator rencana project charter yang akan dilakukan. Lokus pertama yang akan dikunjungi adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Pemerintahan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali. Ruang lingkup yang akan dilaksanakan dalam kegiatan benchmarkingadalah berfokus pada pengelolaan program/pelaksanaan kegiatan instansi. Program yang dimaksud adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi Hasil yang diharapkan dari kegiatan benchmarking adalah agar peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III Provinsi Jawa Timur Angkatan XXIX Tahun 2015 dapat memiliki kemampuan mengadopsi dan mengadaptasi best practice guna memantapkan rancangan proyek perubahan dan memperlancar implementasi proyek perubahan instansional. Dengan kata lain  kegiatan benchmarking dapat dikatakan sebagai upaya untuk memberi bekal tambahan kepada peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III dalam memasuki Tahap Breakthrought II sebagai Tahap Laboratorium Kepemimpinan, dimana peserta Diklat akan mengimplementasikan proyek perubahan di instansi masing-masing. Disamping itu, keunggulan best practice yang telah diperoleh dan berhasil diadopsi dan diadaptasi selama kegiatan benchmarking akan sangat bermanfat bagi upaya mengatasi berbagai hambatan yang mungkin timbul sehingga peserta dalam memimpin perubahan organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil mencapai target dan tujuan yang telah ditetapkan.
b.  Latar Pemilihan Mitra Benchmarking
Setelah mengikuti pengarahan dari Bupati KlungkungProvinsi Bali, dapat dikolaborasi  latar pemilihan mitra Benchmarking ke Provinsi Bali dengan sasaran lokus Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keungan Keungan Dinas Pariwisata dan Pemerintah Kecamatan Kuta. Asumsi pemilihan sebagai mitra  Benchmarking karena, Provinsi Bali dengan semboyannya “BALI MANDARA ( Bali Maju, Aman, Damai dan Sejahtera), memiliki program: 1)    Jaminan Kesejahteraan, 2)    Bedah Rumah, 3)    Bali Green dan Clean, 4)    Gerbangsadu dan 5)    Jamkrida.   Semua program tersebut diarahkan untuk pro poor, pro growth, dan empowering culture. Provinsi Bali tidak memiliki sumberdaya alam yang besar, namun Bali memiliki kekuatan budaya dalam bentuk aktifitas umat Bali yang melaksanakan aktifitas sosial religius. Sebagai penyangga terhadap aktifitas sosial religius, avant garde kekuatan pemerintah provinsi Bali  terletak pada Desa Adat. Di Bali ada 1348 desa Adat yang selalu dibantu oleh pemerintah. Salah satu pendukung Desa Adat disamping nafas religius yang kuat, adalah bahwa sejak jaman dahulu Bali memiliki warisan budaya berupa sistem pengairan yang disebut Subak.  Sistem ini merupakan produksi dan reproduksi kreatif ideofactual, sociofactual dan artefactual dari masyarakat Bali dalam perjuangan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat  sepanjang sejarahnya. Kekuatan utama Bali adalah budaya, oleh karena itu simpul-simpul penguatan budaya baik dalam bentuk ideofact culture seperti ide-ide kreatif inovatif di landasi nilai-nilai filosofis religius yang kemudian diaktualisasikan  dalam sociofactculture berupa aktifitas sosial religius telah melahirkan berbagai macam artefact culture baik barang ataupun jasa yang sangat produktif menjadi penopang utama kehidupan ekonomi. Peran besar budaya yang demikian besar, maka harus benar-benar dijaga agar kelestariannya agar tetap dapat dipertahankan. Ideofact culture berlandaskan nilai-nilai sosial religius tersebut antara lain dapat disimak pada program pengentasan kemiskinan, sebagaimana disampaikan Bupati Badung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pemerintah Desa Provinsi Bali, mengutip Bill Gates yang  menyatakan bahwa : “ Jika anda terlahir dalam kemiskinan itu bukanlah kesalahan anda. Tetapi jika anda mati dalam kemiskinan itu kesalahan  anda”(Bill Gates) Lebih jauh budaya pada ranah ideofact culture dapat pula disimak  renungan Gubernur Bali sebagai berikut : Miskin adalah dosa Membiarkan orang miskin-berdosa Membuat orang menjadi miskin - berdosa besar Pemimpinyang membiarkan semua ituterjadi- dosanya maha besar (Made Mangku Pastika) Ranah Sociofactculture merupakan nafas masyarakat Bali dalam kegiatan hidup sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi yang religius produktif - inovatif yang menunjang kegiatan ekonomi maupun dalam dimensi upacara-upacara adat dan keagamaan yang mewarnai pemandangan sehari-hari. Sedangkan ranah Artefact cultur merupakan hasil dari penerapan ideofact dalam sociofact yakni aktifitas sehari-hari dalam memproduksi dan mereproduksi barang dan jasa bernafas nilai religius yang menjadi tulang punggung utama bagi perekonomian masyarakat Bali. Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa semua aktifitas sosial religius tersebut  merupakan penopang kehidupan sosial ekonomi sehingga budaya sangat terpelihara di Bali. Keterpeliharaan tersebut merupakan indikator bahwa terjadi sinergitas ataupun keterpaduan antara kegiatan masyarakat dengan pelaksanaan program-program pemerintah dalam pemeliharaan budaya sebagai kekuatan utama provinsi Bali.
c.  Persiapan yang telah dilakukan di Kampus
Sebelum benchmarking dilaksanakan, seluruh peserta telah mendapatkan input pengetahuan sebagai bekal untuk mengidentifikasikan best practise dalam penyelenggaraan program-program pemerintahan Kabupaten Badung  Provinsi Bali yakni pada  , Dinas Pariwisata,  Dinas Kesehatan dan Kantor Kecamatan Kuta. Input pengetahuan yang diperoleh peserta di dalam kampus, sebagai bekal Benchmarking ke Best Practice;  dapat dideskripsikan sebagai berikut: 1)    Materi Wawasan Kebangsaan 2)    Integritas dan Budaya Organisasi 3)    Pembekalan isu strategis; 4)    Diagnostic Reading; 5)    Pengembangan Potensi Diri; 6)    Inovasi; 7)    Jejaring Kerja dan Membangun Tim Efektif; 8)    Budaya Kerja dalam Efektivitas Kepemimpinan; 9)    Pembekalanmerancang dan Implementasi Proyek Perubahan Seluruh peserta dengan pengetahuan yang diperoleh  melaksanakan  Benchmarking ke Best Practice, ke Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Kantor Kecamatan Kuta Provinsi Bali pada hari Rabu  tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 26 Juni  2015.
2.    INSTANSI YANG DIKUNJUNGI  (MITRA BENCHMARKING)
a.  Lokus 1
Kantor Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali
Kecamatan Kuta terdiri dari 5 kelurahan yaitu Kelurahan kelurahan Kuta, Kelurahan Legian, Kelurahan Seminyak, Kelurahan Tuban dan Kelurahan kedonganan. Luas kecamatan Kuta 1.752 Ha, dengan jumlah penduduk 47.477 Jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 27,09 Jiwa/Ha. VISI : Terwujudnya Pelayanan Prima Menuju  Kecamatan Kuta yang Santi dan Jagadhita berlandaskan Tri Hita Karana MISI : 1.    Mewujudkan pelayanan administrasi terpadu kecamatan 2.    Mewujudkan pelestarian adat istiadat dan budaya 3.    Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban wilayah 4.    Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang partisipatif. 5.    Meningkatkan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan Dari hasil benchmarking peserta Diklatpim III Pola Baru Angkatan XXIX Tahun 2015 pada Pemerintah Kabupaten Badung, yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 24 - 26 Juni 2015, pada lokus Pemerintah Kecamatan Kuta, berdasarkan analisis fenomena yang diobservasi serta hasil wawancara sebagai berikut : 1.    Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan 2.    Pelayanan terhadap legalisasi administrasi umum dapat dilayani diluar jam dinas 3.    Pendelegasian sebagian wewenang dari bupati untuk melaksanakan urusan pelayanan di kecamatan 4.    Perencanaan dari bawah yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan direspon  dalam bentuk program dan kegiatan 5.    Sinergitas program kecamatan dan kelurahan 6.    Akuntabilitas perencanaan dan target kinerja terukur 7.    Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 1.    Prog
b.    Lokus 2
Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Provinsi Bali
Kabupaten Badung terletak pada posisi 08o14'17" - 08o50'57" Lintang Selatan dan 115o05'02" - 115o15' 09" Bujur Timur. Dinas Kesehatan Kabupaten Badung berlokasi di Komplek Kantor Pemerintah Kabupaten Badung Jl. Raya Sempidi - Mangupura - Badung Bali. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya maka dinas kesehatan didukung oleh struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, maka Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, meliputi :  1. Kepala Dinas;  2. Sekretariat terdiri dari : a) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian; b) Sub Bagian Keuangan; c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  3. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari :  a) Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan; b) Seksi Kesehatan Khusus; c) Seksi Kefarmasian dan Pengawasan Bahan Berbahaya;  4. Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari: a) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit; b) Seksi Penanggulangan Penyakit Menular; c) Seksi Penyehatan Lingkungan;  5. Bidang Bina Kesehatan Keluarga terdiri dari: a) Seksi Gizi; b) Seksi KIA / KB; c) Seksi Lanjut Usia;  6. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari : a) Seksi Kesehatan Institusi; b) Seksi Peran Serta Masyarakat; c) Seksi Penyuluhan Kesehatan;  7. Unit Pelaksana Teknis  terdiri dari : a) Puskesmas; b) Instalasi Farmasi;  8. Kelompok Jabatan Fungsional. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, maka tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung adalah : 1.   Menyusun program/rencana kerja Dinas Kesehatan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 2.   Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3.   Mengkoordinir penyusunan  langkah – langkah strategis dan  operasional  dinas bersama Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan peraturan  perundang – undangan yang berlaku; 4.   Menyiapkan, menyusun rencana kerja dan kebijaksanaan bidang kesehatan meliputi upaya kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, obat dan perbelakan, manajemen dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati; 5.   Merumuskan kebijaksanaan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku; 6.   Menyusun rencana kebijaksanaan dibidang kesehatan dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Bupati; 7.   Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya untuk bahan perbaikan kedepan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8.   Membuat laporan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan. Berdasarkan Renstra Tahun 2010-2015  Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Provinsi Bali telah menetapkan VISI  ”Terwujudnya Masyarakat Badung Mandiri untuk Hidup Sehat”. Ø  Mandiri berarti sikap dan kondisi dimana masyarakat Kabupaten Badungtahu, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan mengatasi permasalah kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan akibat penyakit, bencana, lingkungan dan perilaku yang buruk, serta mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih meningkatkan kesehatannya dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri.   Ø  Sehat  berarti keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang di Kabupaten Badung untuk hidup produktif. Untuk mencapai Visi dimaksud maka telah dirumuskan MISI Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, sebagai berikut : 1.   Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau 2.   Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan 3.   Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat 4.   Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM) Adapun Tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan misi Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, adalah : Tujuan Misi 1 Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau adalah Meningkatnya akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya Tujuan Misi 2 Peningkatan kualitas kesehatan lingkunganadalah Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko dampak pencemaran lingkungan. Tujuan Misi 3 Peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat  adalah Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta mengembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) Tujuan Misi 4 Peningkatan upaya pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular (PTM) adalah Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular Sedangkan Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sebagai berikut :  Sasaran dari Tujuan 1adalah: a.    Terwujudnya  peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar serta pelayanan kesehatan khusus b.    Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan keluarga serta kesehatan reproduksi Sasaran dari Tujuan 2adalah  ; Terwujudnya peningkatan penyehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko dampak pencemaran lingkungan Sasaran dari Tujuan 3 adalah : Terwujudnya peningkatan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat Sasaran dari Tujuan 4 adalah : Terwujudnya peningkatan pengendalian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit. Adapun Program Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sesuai Renstra Tahun 2010-2015,  adalah : 1.    Program Peningkatan kesehatan ibu melahirkan dan anak. 2.    Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.    Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 4.    Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 5.    Program perbaikan gizi masyarakat 6.    Program Pelayanan Administrasi perkantoran 7.    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.    Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 9.    Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 10. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 11. Program obat dan perbekalan kesehatan 12. Program pengawasan obat dan makanan 13. Program pengembangan lingkungan sehat 14. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 15. Program Standarisasi pelayanan kesehatan 16. Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ pustu dan jaringannya 17. Program pengadaan bahan penunjang medis 18. Program pemeliharaan alat kesehatan 19. Program pengadaan operasional pembakaran sampah medis Dari 19 (sembilan belas) Program tersebut pada Tahun 2014 Dinas Kesehatan Kabupaten Badung menetapkan 2 (dua) program unggulan dan dilanjutkan pada tahun 2015, yang menjadi inovasi yaitu Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan Program Upaya Kesehatan Masyarakat. Adapun  dari dua program unggulan tersebut dilaksanakan melalui   : 1.    Pelayanan UGD 24 jam, dengan tujuan memberikan pelayanan paripurna bidang kegawatdaruratan. Sedangkan sasaranya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Badung. 2.    Jaminan Kesehatan Krama Badung (JKKB) Mangun Waras, dengan tujuan memberikan jaminan pelayanan  kesehatan tingkat lanjutan yang tidak ditanggung JKBM. Sasaranya adalah Masyarakat Kabupaten Badung Peserta JKBM. Layanan yang diberikan meliputi : a.  Hemodialisa b.  Operasi jantung c.   Kemoterapi dan Radiologi d.  Tindakan Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) maksimal 2 kali. e.  Pemeriksaan penunjang canggih Computed Tomography Scan (CT scan) dan Multislice Computed Tomography scan (MS CT Scan) f.    Pelayanan evakuasi (ambulance) dari PusatPelayananKesehatan (PPK) Kabupaten Badung ke tempat rujukan di wilayah Provinsi Bali. g.  Gangguan kesehatan karena Kecelakaan lalu lintas yang tidak ditanggung oleh Jasa Raharja. 3.    Layanan Komprehensif Berkelanjutan (LKB),tujuanya adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan HIV/AID, meningkatkan partisipasi komunitas dan membaiknya dampak pengobatan ARV. Sasaranya adalah Populasi kunci yaitu ibu hamil dan masyarakat umum, Adapun layanan yang diberikan meliputi : a.  Komunikasi Ininformasi Edukasi (KIE) b.  Layanan Konseling & Tes Sukarela c.   Perawatan, Dukungan & Pengobatan d.  Pencegahan Penularan Ortu ke Anak e.  Pengurangan dampak buruk Narkoba f.    Perawatan HIV berbasis Keluarga g.  Layanan Infeksi Menular Seksual h.  Pencegahan Penularan melalui darah i.    Monitoring dan evaluasi. 4.    Badung Getting To Zero, dengan tujuan Untuk menekan penularan HIV baru, mengurangi stigma dan diskriminasi serta menurunkan angka kematian akibat HIV dan AIDS. Sasaranya adalah populasi umum dan populasi kunci pada Masyarakat Kabupaten Badung. Adapun bentuk kegiatannya adalah : a.  Sosialisasi pemakaian kondom kelompok resti b.  Sosialisasi bidan mengenai PPIA c.   Sosialisasi Perda no.1 tahun 2008 d.  Pemberdayaan:KDPA, KSPAN ( pelat. Guru, tutor sebaya,  Kemah bakti gembira) 5.    Vaksinasi Kanker Serviks, dengan tujuan Pencegahan penyakit kanker serviks, dengan tujuan Pencegahan penyakit kanker serviks,  sedangkan sasaranya adalah Siswi SMAN/SMKN Kls X dan XI serta PNS (perempuan) Pemkab Badung 6.    Deteksi Dini secaraMobileKesehatan Perempuan/Mangupura Woman Service (Mawas), dengan tujuan untuk menemukan secara dini penderita kanker payudara.  Sedangkan sasaranya adalah Wanita Usia Subur (WUS) atau wanita usia diatas 15 Tahun
c.   Lokus 3
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG
VisiDinasPariwisataKabupatenBadungadalahTerwujudnya Pembangunan Kepariwisataanberkualitas, berkelanjutan, ramahlingkungan, berwawasanbudayasertamelibatkanperansertamasyarakatsecaraluas..             MisiuntukmewujudkanVisitersebut, dirumuskankedalamMisigunamewujudkantujuanpembangunanbidangkepariwisataan di KabupatenBadung.AdapunMisiDinasPariwisataKabupatenBadungadalah : 1.    Mewujudkanpembangunanpariwisata yang berkualitas, berkelanjutan,danramahlingkungan 2.    Mengembangkankepariwisataan yang berwawasanbudayasertamelibatkanperansertamasyarakat 3.    Mengembangkanpemasaranpariwisata yang berdayasainguntukmeningkatkankunjunganwisatawan. SektorUnggulanPariwisataada 3 hal yang meliputi : 1.  Pariwisata Budaya                   Dalam pengembangan pariwisata budaya menyangkut pengelolaan obyek dan daya tarik wisata,rekreasi dan hiburan umum 2. Pertanian dalam arti luas walaupun sektor pariwisata dikembangkan menjadi sektor andalan, namun pembangunan sektor pertanian dalam arti luas juga dikembangkan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat disamping juga untuk menunjang sektor pariwisata seperti produksi tanaman pangan, palawija, peternakan,perkebunan dan perikanan. 3, Industri Kerajinan Meliputi kelompok indutri logam dan mesin elektronik, kelompok industri kimia dan agro hasil buatan serta kelompok kerajinan bebas.               Potensi yang perludikembangkandalammemajukanpariwisata di KabupatenBadungsebagaiberikut : 1.  Agro Wisata 2.  JembatanTukadBangkung 3.  PantaiPandawa 4.  JalanTol Bali Mandala 5.  PancuanKuda Program pengembangan pengelolaan obyek Wisata diwujudkan dengan prinsip Sapta Pesona yaitu : 1. Aman     Yaitu suatu keadaan dimana wisatawan merasa tentram, nyaman dan merasa terlindungi dan terbebas dari tindakan kejahatan, serangan penyakit menular, kecelakaan, gangguan oleg amsyarakat sekitar 2. Tertib Kondisi suasana yang teratur, rapi, lancar, serta menunjukkan disiplin tinggi dalam segi kehidupan masyarakat 3. Bersih      Merupakan suatu keadaan/kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit dan pencemaran 4. Sejuk      Lingkungan yang serba hijau, segar, rapi, memberi suasana sejuk, nyaman, tentram baik didalam ruangan maupuan diluar ruangan 5. Indah      Suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap dipandangdari berbagai segi se[perti tata warna, tata letak, tata ruang sehingga memberi kesan yang cantik dilihat 6. Ramah Tamah Merupakan suatu sikap dan prilaku yang menunjukan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum, dan menarik hati, selalu menghormati tamu dan dapat menjadi tuan rumah yang baik 7. Kenangan Adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman seperti, akomodasi yang nyaman, bersih, cepat, ramah tamah, gaya bangunan yang mencerminkan cirik khas budaya, atraksi seni budaya khas yang mempesona dan bebgai macam upacara adat, makanan dan minuman khas daerah yang lezat dan penyajian yang menarik, cindera mata yang menarik dan bermutu tinggi dengan harga terjangkau dan menjadikan suatu kenangan dari kunjungan seseorang ke suatu tempat
3.    ANALISIS BEST PRACTICE
a.    Lokus 1
Hasilidentifikasi best practice pengelolaan program (lesson learn dari best practice) pada lokus 1 yaitu Kantor Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali, adalah : 1.    Pelayanan administrasi terpadu Kecamatan 2.    Pelayanan terhadap legalisasi administrasi umum dapat dilayani diluar jam dinas 3.    Pendelegasian sebagian wewenang dari bupati untuk melaksanakan urusan pelayanan di kecamatan 4.    Perencanaan dari bawah yang kreatif dan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan direspon  dalam bentuk program dan kegiatan 5.    Akuntabilitas perencanaan dan target kinerja terukur 6.    Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan 2.    Prog 3.    Prog
a.    Lokus 2
Dinas Kesehatan Kabupatenn Badung  Provinsi Bali
Hasi ldentifikasi best practice pengelolaan program (lesson learn dari best practice) pada lokus 2 yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Propinsi Bali, adalah : 1.  Komitmen yang kuatdari Pemerintah Daerah bersama seluruh stakeholder dalam menjalankan Program kerja; 2.  Sinergitasantara Pemerintah dengan stakeholder yang efektif; 3.  Pengobatansecaraholistik (bio, sosio, danpsiko); 4.  Tidakperlumengeluarkanbiayatinggi, asalkanada ide dankeberanianuntukmenjalankan ide tersebut; 5.  Peningkatanjangkauandanwaktupelayananlebihluasberupalayanan UGD 24 jam; 6.  Pembiayaanpelayanankesehatanlebihkomprehensif, meringankanbebanmasyarakatdanmencegahmasyarakatsakitjatuhmiskinmelalui program JKKB MANGUWARAS; 7.  Edukasi program kesehatanberupa BADUNG GETTING TO ZERO; 8.  Upayamitigasiberupapencegahandinidanpenanggulangankankerserviksmelaluivaksinasikankerserviks; 9.  MendekatkanpelayanankepadaMasyarakatterutamaKelompokKhususmelaluiLayananKesehatanPerempuan/Mangupura Woman Service (MAWAS) berupa Mobil Layanan Keliling;
b.    Lokus 3
DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG
Hasil Identifikasi best practice pengelolaan program (lesson learnt dari best practice)   pada lokus 1: 1.    Pengembangandestinasiwisatabaru, sesuaidenganMasterplanpengembanganKepariwisataan; PenerapanprinsipSaptaPesona secara terprogram dan konsisten; Penerapankepastianhukum dalam pelaksanaan program; Prinsip pengelolaandariparapelakuwisatadenganmemperhatian 4 (empat) pilar dibidang pariwisata yaitu Industri Wisata, DestinasiWisata, PemasarandanKelembagaan; 5.PenerapanBudayaKerjaberorientasipadapembangunansikapkepariwisataan yang berwawasanbudayalokal.
Best Praktise yang dapat Diadopsi dan sesuai dengan Rancangan Proyek Perubahan : Sinergitas Program antara Pemerintah dengan stakeholder yang efektif dengan harapan adanya keselarasan rencana dan kegiatan antara Pemerintahan Desa dan pemerintahan Kecamatan serta Kabupaten, dalam hal pembangunan. Atas dasar Usulan, Cita-cita dan keinginan yang merupakan kebutuhan dan harapan masyarakat. Begitu pula selalu  melibatkan partisipasi Masyarakat dan Memberdayakan Masyarakat. Pelayanan administrasi terpadu Pemerintah Desa merupakan tolok ukur keberhasilan Pemerintah dalam memberikan pembinaan diantaranya  kepada Sekretaris Desa khususnya dalam pengelolaan Administrasi Keuangan Desa,   serta aktif dalam memberikan Motivasi, Monitorng dan Mengevaluasi Program dan Pelaksanaannya.sehingga. Akuntabilitas perencanaan dan target kinerja terukur.
4.    PENUTUP
Setelah mengikuti Kegiatan benchmarkingsebagaimana diuraikan di atas, seluruh peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Pola Baru Angkatan XXIX Tahun 2015 Provinsi Jawa Timur telah mendapatkan input berupa serangkaian pengalaman belajar sekaligus dapat melakukan identifikasi program unggulan dan memahami best practice dalam pengelolaan program organisasi lokus yang dikunjungi yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Dan Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Propinsi Bali. Hasil dari indentifikasi dan pemahaman best practiceyang telah didapatkan dari lokus yang dikunjungi, diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh peserta untuk dipergunakan sebagai sumber inspirasi ataupun bahan perbandingan dalam menyempurnakan dan melaksanakan proyek perubahan instansional secara lebih effektif dan efisien. Demikian laporan ini disusun guna melengkapi persyaratan dan kelengkapan dalam mengikuti seluruh kegiatan. Penyusun, Drs. AMAN ADI SUHARTO, MM